Awali segala aktifitasmu hari ini dengan senyuman!!!

PPh Pasal 26

PAJAK PENGHASILAN 26
Pengertian
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 adalah  PPh yang dikenakan/ dipotong atas penghasilan yang bersumberdari Indonesia yang  diterima atau diperoleh Wajib Pajak(WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap  (BUT)
diIndonesia.
Pemotong PPh  Pasal 26
   – Badan  Pemerintah;
   – Subjek Pajak  dalam negeri;
   – Penyelenggara  Kegiatan;
   – BUT;
   – Perwakilan  perusahaan luar negeri lainnya selainBUT di Indonesia.

Tarif dan Objek PPh Pasal 26
1. 20% (final) dari jumlah penghasilan  bruto yangditerima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri berupa :
   a.dividen;
   b.bunga, premium,  diskonto, premi swap,dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang;
   c. royalti, sewa,  dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
   d. imbalan  sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
   e. hadiah dan  penghargaan
   f. pensiun dan  pembayaran berkala lainnya.

2. 20% (final)  dari perkiraan penghasilan neto berupa :
    a. penghasilan  dari penjualan harta di Indonesia;
   b. premi asuransi,  premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada  perusahaan asuransi di luar negeri.

3. 20% (final)  dari Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di  Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.

4. Tarif berdasarkan  Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara  pihak pada persetujuan.

Saat Terutang,  Cara Pemotongan, Penyetoran, dan SPT Masa PPh Pasal 26
   1. PPh pasal 26  terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan, tergantung yang mana terjadi lebih dahulu.
   2. Pemotong PPh  pasal 26 wajib membuat bukti pemotongan PPh pasal 26 rangkap 3 :
   – lembar pertama  untuk Wajib Pajak luar negeri;
   – lembar kedua  untuk Kantor Pelayanan Pajak;
   – lembar ketiga  untuk arsip Pemotong.
   3. PPh pasal 26  wajib disetorkan ke bank Persepsi atau Kantor Pos dengan menggunakan Surat Setoran  Pajak (SSP), paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan  saat terutangnya pajak.
   4. SPT Masa PPh  Pasal 26, dengan dilampiri SSP lembar kedua, bukti pemotongan lembar kedua dan  daftar bukti pemotongan disampaikan ke KPP setempat paling lambat 20 hari  setelah Masa Pajak berakhir.
  

Contoh :
Pemotongan PPh  Pasal 26 dilakukan tanggal 24 Mei 2001, penyetoran paling lambat tanggal 10  Juni 2001; dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20  Juni 2001.

Pengecualian
1. BUT  dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 26 apabila Penghasilan Kena Pajak  sesudah  dikurangi Pajak Penghasilan dari  BUT ditanamkan kembali di Indonesia dengan syarat:
    a. dilakukan dalam bentuk penyertaan modal  pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri  atau peserta pendiri, dan;
   b. dilakukan dalam  tahun berjalan atau selambatlambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak  diterima atau diperoleh penghasilan tersebut;
   c. tidak melakukan  pengalihan atas penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya dalam waktu 2 (dua) tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan, mulai berproduksi  komersil.

2. Badan-badan  Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.  

One response

  1. syarifuddin1978

    Buat ARIF, SAMSUL, TAUKID dan Teman2 STAR SDP yang lain.

    Oktober 26, 2008 pukul 4:51 am

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s