Awali segala aktifitasmu hari ini dengan senyuman!!!

ARTIKEL AKUNTANSI FORENSIK

 

AKUNTANSI FORENSIK

Tindakan korupsi, menyembunyikan dan mengalihkan hasil dari korupsi

 

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menguraikan pola tindakan korupsi, cara menyembunyikannya dan bagaimana mengalihkan hasil dari korupsi dengan maksud dapat mengambil hikmah dan pelajaran berharga dari kejadian tersebut sehingga dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas sebagai aparat pengawasan guna mengurangi terjadinya kejadian-kejadian serupa di masa mendatang. Disamping itu karena sesuatu dan lain hal sehubungan dengan kondisi bahwa kejadian ini belum melalui suatu proses hukum yang bersifat final, maka konsumsi dari tulisan ini terbatas untuk kalangan tertentu dan tidak dipublikasikan secara luas.

 

Kejadian ini terjadi pada tahun 2004, dimana ketika itu ada aturan dalam penyusunan anggaran bahwa tidak perkenankan untuk mengusulkan mata anggaran pengadaan kendaraan dinas roda empat pada setiap kegiatan atau program yang dibiayai dari Dana Dekonsentrasi. Lahirnya aturan atau semacam surat edaran tersebut didasari atas kejadian-kejadian tahun sebelumnya dimana setiap pengadaan kendaraan dinas pada masing-masing program atau kegiatan tidak dimanfaatkan secara efektif, misalnya kendaraan dinas yang ditujukan untuk operasional kegiatan ternyata digunakan sebagai kendaraan dinas pejabat eselon tertentu, biaya pemeliharaan dan penggunaan bahan bakar kendaraan dinas lebih besar dari manfaatnya, setelah beberapa tahun kendaraan dinas tersebut diadakan sebagian besar diusulkan untuk dimiliki secara pribadi oleh pegawai tertentu (di-dum), termasuk pula dalam proses pengadaannya seringkali dijadikan sebagai lahan untuk mendapatkan keuntungan pribadi oleh pimpinan program atau kegiatan, serta kondisi-kondisi lainnya.

Maksud dan isi aturan atau surat edaran tersebut begitu “baik” demikian pula dengan implementasinya, namun apakah ada efek samping negatif dari aturan tersebut ? Mari kita kaji dan lihat apa yang disusun dalam anggaran program/kegiatan pada salah satu intansi Dinas “X” sebuah provinsi dimana instansi tersebut mengusulkan 23 proyek/kegiatan yang dalam item anggaran Daftar Isian Proyek (DIP) seluruhnya tidak lagi ada mata anggaran pengadaan kendaraan dinas roda empat, tetapi yang ada adalah mata anggaran “Sewa Kendaraan Dinas Operasional” yang jumlahnya masing-masing 1 unit dengan pagu anggaran “hampir setara” harga 1 (satu) unit mobil.

Jika dilihat secara sepintas, tidak ada pelanggaran terhadap aturan dan telah menjadi sesuatu yang umum dalam pengusulan anggaran (biasa terjadi), dimana argumentasi yang diajukan oleh para perencana kegiatan bahwa kendaraan yang disewa tersebut akan digunakan untuk operasional proyek selama satu tahun anggaran untuk mendistribusikan bibit pertanian, mendistibusikan ternak kepada masyarakat, melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan dan penggunaan lainnya dalam kaitan dengan pelaksanaan proyek.

Sebelum membahas tindakan korupsi yang dilakukan, perlu diketahui bahwa proses perencanaan anggaran suatu kegiatan khususnya dana dekonsentrasi adalah melalui usulan dinas “X” provinsi ke pusat (Departemen “X”). Proses ini dilakukan di Jakarta dimana pihak pusat (masing-masing Direktorat Jenderal) mengundang pihak daerah untuk dilakukan “negosiasi” mengenai pagu anggaran dan item-item anggaran yang akan dimasukkan dalam DIP. Bahkan juga melibatkan pihak Direktorat Jenderal Anggaran hingga level di daerah. Dengan demikian proses lahirnya item anggaran sewa mobil operasional dalam DIP melibatkan banyak pihak didalamnya, meliputi fungsi koordinasi, penganggaran, verifikasi, hingga otorisasi.

Biaya “negosiasi” yang timbul dalam proses ini biasanya dikaitkan dengan jumlah anggaran dan item-item anggaran yang ada didalamnya, misalnya semakin besar anggarannya maka makin besar pula biaya “negosiasi”-nya, atau anggaran yang memuat banyak kegiatan-kegiatan non fisik akan lebih besar biaya “negosiasi”-nya dibanding dengan kegiatan fisik, atau ada juga yang didasarkan atas pengalaman-pengalaman sebelumnya. Bagaimana dengan item “sewa kendaraan dinas operasional” tersebut ? Jawabnya adalah item anggaran tersebut termasuk item anggaran yang “dagingnya empuk” untuk “dinikmati” oleh pihak yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan proyek tersebut.

 

Tindakan Korupsi

Pertanyaannya adalah bagaimana melakukan korupsi terhadap item anggaran “sewa kendaraan operasional” tersebut ?

Pegawai yang baru bekerja beberapa bulan saja pada instansi pemerintah jika diberikan tanggung jawab untuk mengelola anggaran tersebut pastinya tidak akan mengalami kesulitan yang berarti, apalagi jika pengelolanya adalah pegawai yang sudah memiliki pengalaman mengelola proyek. Kalau pun ada pegawai yang memiliki integritas, kejujuran dan nilai-nilai baik lainya yang mengelola proyek, maka kemungkinannya sangat kecil sebab untuk ditunjuk jadi pengelola saja kriteria seperti itu tidak diharuskan. Namun ada juga pegawai seperti itu yang ditunjuk untuk mengelola proyek, tetapi pada akhirnya sikap yang baik tadi perlahan tapi pasti akan terkikis dengan sendirinya sehingga cara melakukan korupsinya saja yang berbeda dengan pegawai lainnya. Yang jelas tujuan dan pertanyaan “iblis” yang sering menghantui diantaranya adalah “berapa bagian saya?” atau “berapa yang harus saya kumpulkan?” atau pertanyaan-pertanyaan lain yang memicu “kreatifitas” dalam menggarong duit negara.

Mengenai “kreatifitas” dalam menggarong duit negara sebenarnya telah terjadi pada saat pengusulan anggaran tersebut, sehingga pihak pengelola proyek hanya menyempurnakan saja. Namun dalam arena penegakan hukum, seringkali yang dituntut adalah “kreatifitas” yang dilakukan oleh pengelola. Contohnya “kreatifitas” dalam item anggaran “sewa mobil operasional tersebut”, dimana pengelola proyek secara administrasi “seolah-olah” menyewa mobil untuk operasional dengan menggunakan “bendera” perusahaan rental mobil tetapi mobil yang digunakan diantaranya adalah mobil pribadi si pengelola, mobil bekas yang dibeli pada perusahaan rental atau mobil dinas yang telah di-dum tetapi dibuatkan kontrak sewa, mobil yang digunakan dalam operasional hanya beberapa kali tetapi dibuatkan kontrak sewa selama setahun, mobil yang disewa harga jualnya hanya setengah dari nilai kontrak sewa mobil, serta “kreatifitas” lainnya yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pengelola proyek dan pihak-pihak terkait lainnya.

Dari segi administrasi, tindakan tersebut tidak nampak secara transparan. Demikian pula dari segi substansi juga akan sulit diuji bila pemeriksaan diadakan setelah proyek tersebut berakhir. Tetapi dengan menelusuri bukti-bukti dan jejak administrasi dengan insting dan intuisi auditor yang tajam, tindakan korupsi tersebut dapat diungkap secara tuntas. Sebuah pernyataan bahwa “seorang pencuri tidak akan mengaku” adalah benar dan nyata, maka dari itu jangan berharap pada pengakuannya tetapi lihatlah perilakunya ketika membuat administrasi, tindakannya yang berkolusi dengan perusahaan penyewa mobil, serta jejak tindakan lainnya yang menunjukkan perilaku korupsinya. Dengan begitu, maka pernyataan bahwa “bangkai busuk yang disembunyikan pasti akan tercium juga” adalah jawabannya.

 

Menyembunyikan Tindakan Korupsi

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menyembunyikan tindakan korupsi ?

Ketika melakukan tindakan korupsi didalamnya termasuk menyembunyikan tindakan tersebut, baik melalui administrasi maupun kolusi dengan pihak-pihak terkait lainnya. Untuk menyempurnakan persembunyian tindakan tersebut biasanya dilakukan dengan menghilangkan bukti-bukti yang bisa membuat tindakan tersebut terbongkar, berkoordinasi dengan pihak yang diajak kolusi, atau “berbagi hasil” dengan pihak yang mengetahui atau akan mengetahui tindakan tersebut, serta tindakan lain yang dianggap bisa mengamankan tindakan korupsi tersebut. Intinya adalah, menyembunyikan tindakan korupsi secara tidak langsung sudah dilakukan pada saat melakukan tindakan korupsi.

Mengalihkan Hasil Korupsi

Banyak cara yang sering dilakukan dalam mengalihkan hasil korupsi. Cara yang umum adalah menyimpan dalam rekening tabungan atau deposito di bank atau ditukarkan dalam mata uang asing kemudian disimpan juga dalam tabungan atau deposito di bank. Namun cara ini sudah banyak ditinggalkan karena aturan perbankan yang ketat dan transaksi bank saat ini dipantau oleh PPATK. Yang menjadi tren saat ini adalah ditukar dengan properti misalnya dalam bentuk tanah atau rumah, kendaraan, peralatan, emas, dan bentuk properti lainnya serta ada pula yang mengalihkannya ke modal investasi baik surat berharga maupun membuka usaha sampingan. Atau bagi pejabat yang memiliki anak yang sedang kuliah di luar daerah atau di luar negeri, dibelikan rumah, kendaraan dan fasilitas penunjang lainnya bagi anaknya tersebut. Bahkan ada pula pejabat korup yang punya “simpanan” mengalihkan hasil korupsinya sebagai “biaya hidup” simpanannya atau bagi pejabat korup yang “doyan dugem” menghamburkan hasil korupsinya dengan kegiatan “dugem” sekaligus memelihara hubungan baik dengan pihak terkait yang akan diajak berkorupsi berikutnya.

Untuk kasus “sewa kendaraan dinas operasional” tersebut, hasil korupsinya sebagian besar sudah beralih menjadi mobil pribadi dan hal tersebut telah menjadi pemandangan yang umum setelah proyek berakhir, dimana dapat dilihat di tempat parkir kantor tersebut tersusun mobil-mobil pribadi yang secara logika bagi seorang PNS yang bekerja selama setahun dengan mengandalkan gaji dan pendapatan lainnya, sangat sulit meskipun hanya untuk sekedar membeli mobil bekas.

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s