Awali segala aktifitasmu hari ini dengan senyuman!!!

PPh pasal 23

PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
 
Pengertian
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah  pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa,  atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Pemotong dan Penerima Penghasilan  yang Dipotong PPh Pasal 23
   1. Pemotong PPh Pasal 23:
        a. badan pemerintah;
        b. Wajib Pajak  badan dalam negeri;
       c. penyelenggaraan kegiatan;
       d. bentuk usaha tetap (BUT);
       e. perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
       f. Wajib Pajak Orang pribadi dalam negeri  tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
   2. Penerima  penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23:
       a. WP dalam negeri;
       b. BUT

Tarif dan Objek PPh Pasal 23
   1. 15 % dari  jumlah bruto atas:
       a. dividen, bunga, dan royalti;
       b. hadiah dan penghargaan selain yang telah  dipotong PPh pasal 21.
   2. 15 % dari  jumlah bruto dan final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi, yang jumlahnya  melebihi Rp. 240.000,00 setiap  bulan.
   3. 15% dari  perkiraan penghasilan neto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan  penggunaan harta. Tarif, perkiraan penghasilan neto, dan objeknya adalah:
       a. 15 % x 10 % dari jumlah bruto atas sewa  penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat.
       b. 15 % x 30 % dari jumlah bruto atas sewa  lainnya (tidak termasuk sewa tanah dan bangunan).
   4. 15 % dari  perkiraan penghasilan netto atas Imbalan jasa.

Tarif, perkiraan  penghasilan neto dan objek imbalan jasa adalah:
   1. 15 % x 30 %  dari jumlah bruto imbalan jasa teknik dan jasa manajemen dan jasa konsultan  kecuali konsultansi kontruksi
   2. 15% x 26 2/3%  dari jumlah bruto (yang dibayarkan seluruhnya termasuk pemberian jasa dan  pengadaan material/barang) imbalan jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan  konstruksi;
   3. 15% x 30% dari  jumlah bruto jasa penilai, jasa aktuaris, jasa akuntasi, jasa perancang, jasa  pengeboran (jasa drilling) di bidang penambang minyak dan gas bumi (migas),  kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap, jasa penunjang di bidang  penambangan migas, jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambang  selain migas, jasa penunjang di bidang penerbang dan Bandar udara, jasa  penebangan hutan, jasa pengelolaan limbah, jasa penyedia tenaga kerja, jasa  perantara, jasa perantara, jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI, jasa  kostudian/penyimpanan/ penitipan. Kecuali yang
dilakukan KSEI, jasa pengisian  suara, jasa mixing film, jasa sehubungan dengan software computer, termasuk  perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.
   4. 15% x 30% dari  jumlah bruto imbalan jasa instalasi/ pemasangan :
       1. Jasa instalasi/pemasangan mesin,
       2. jasa instalasi / pemasangan peralatan  listrik /telepon/air/ gas/AC/TV kabel Kecuali yang dilakukan olehWajib Pajak yang ruang  lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikat sebagai pengusaha konstruksi;
  
5. 15% x 30% dari  jumlah bruto imbalan jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan :
       1. Jasa perawatan / pemeliharaan /  perbaikan mesin,listrik / telepon /air / gas / AC / TV kabel;
       2. Jasa perawatan / pemeliharaan /  perbaikan peralatan;
       3. Jasa perawatan / pemeliharaan /  perbaikan bangunan; Kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaanya di  bidnag konstruksi  dan mempunyai izin/sertifikat sebagai pengusaha konstruksi.
   6. 15 % x 13 1/3 %  dari jumlah bruto (yang dibayarkan seluruhnya termasuk pemberian jasa dan  pengadaan material/barang) imbalan jasa pelaksanaan konstruksi termasuk jasa  perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan bangunan, jasa instalasi/ pemasangan mesin,  listrik/telepon/air/gas/AC/TV kabel yang dilakukan Wajib Pajak pengusaha  Konstruksi yang mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
   7. 15 % x 20 % dari  jumlah bruto imbalan jasa maklon, jasa penyelidikan dan keamanan, jasa  penyelenggaraan kegiatan/event organizer, jasa pengepakan.
   8. 15 % x 20 %  dari jumlah bruto imbalan jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media  massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi.
   9. 15 % x 10 %  dari jumlah bruto imbalan jasa pembasmian hama dan jasa pembersihan / cleaning  service.
   10. 15 % x 10 %  dari jumlah bruto (yang dibayarkan seluruhnya termasuk pemberian jasa dan  pengadaan material/barang) imbalan Jasa katering

Penghitungan PPh  Pasal 23 terutang menggunakan jumlah Bruto tidak termasuk PPN.

Dikecualikan  dari Pemotongan PPh Pasal 23
   a. Penghasilan  yang dibayar atau terutang kepada bank;
   b. Sewa yang  dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
   c. Dividen atau  bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam  negeri,  koperasi,BUMN/BUMD, dari penyertaan modal  pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
       1. dividen berasal dari cadangan laba yang  ditahan;
       2. bagi perseroan terbatas, BUMN/D,  kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari  jumlah   modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham  tersebut;
   d. Bunga obligasi  yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 (lima) tahun  pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha;
   e. Bagian laba  yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya  tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan,  perkumpulan, firma dan kongsi;
   f.  SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi  kepada anggotanya;
   g. Bunga simpanan  anggota koperasi yang tidak melebihi jumlah Rp. 240.000.00 setiap bulan.

Saat Terutang,  Penyetoran, dan SPT Masa PPh Pasal 23
   a. PPh Pasal 23  terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung  peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
    b. PPh Pasal 23  disetor oleh Pemotong Pajak paling lambat tanggal sepuluh bulan takwim  berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.
   c. SPT Masa  disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 hari setelah  Masa Pajak berakhir.

Bukti Pemotong  PPh Pasal 23
Pemotong Pajak  harus memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada Wajib Pajak Orang Pribadi  atau badan yang telah dipotong PPh Pasal 23.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s