Awali segala aktifitasmu hari ini dengan senyuman!!!

PPh Pasal 22

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
I. Pengertian
   Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah  PPh yang dipungut oleh:
   1. Bendaharawan Pemerintah  Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
2. Badan-badan tertentu, baik badan  pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau  kegiatan usaha di bidang lain.
II. Pemungut & Objek PPh Pasal 22
1. Bank Devisa dan  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), atas impor barang;                                  2. Direktorat  Jenderal Anggaran (DJA), Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah yang melakukan  pembayaran, atas pembelian barang;
3. BUMN/BUMD yang  melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara  (APBN)dan atau belanja daerah (APBD);
4. Bank Indonesia  (Bl), Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Badan Urusan Logistik  (BULOG), PT.Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT. Perusahaan Listrik Negara  (PLN), PT. Garuda Indonesia, PT.Indosat, PT. Krakatau Steel, Pertamina dan  bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananyabersumber baik dari  APBN maupun dari non APBN;
5. Industri semen,  industri rokok putih, industri kertas, industri baja dan industri otomotif,  yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil  produksinya di dalam negeri;
6. Pertamina serta  badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix,  super TT dan gas, atas penjualan hasil produksinya.
7. Industri dan  eksportir perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, yang ditunjuk oleh  Kepala Kantor Pelayanan Paja, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan  industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

  
III. Tarif PPh  Pasal 22
   1. Atas impor:
      a. yang menggunakan Angka Pengenal Importir  (API), 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor;
      b. yang tidak menggunakan API, 7,5% (tujuh  setengah persen) dari nilai impor;
      c. yang tidak dikuasai, 7,5% (tujuh setengah  persen) dari harga jual lelang.
  
2. Atas pembelian  barang yang dilakukan oleh DJA, Bendaharawan Pemerintah, BUMN/BUMD (angka II  butir 2,3, dan 4) sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian dan  tidak final.

3. Atas penjualan  hasil produksi (angka II butir 5) ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur  Jenderal Pajak, yaitu:
   – Kertas = 0.1% x  DPP PPN (Tidak Final)
   – Semen = 0.25% x  DPP PPN (Tidak Final)
   – Baja = 0.3% x  DPP PPN (Tidak Final)
   – Rokok = 0.15% x Harga Bandrol (Final)
   – Otomotif = 0.45% x DPP PPN (Tidak  Final)

IV. Pengecualian  Pemungutan PPh Pasal 22
   1. Impor barang  dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan  perundang-undangan tidak terutang PPh, dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas  (SKB).
   2. Impor barang  yang dibebaskan dari Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai; dilaksanakan  oleh DJBC.
   3. Impor sementara  jika waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali, dan  dilaksanakan oleh Dirjen BC.
   4. Pembayaran atas  pembelian barang oleh pemerintah yang jumlahnya paling banyak Rp.1.000.000,-  (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
   5. Pembayaran  untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda  pos.
   6. Emas batangan yang  akan di proses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan  ekspor, dinyatakan dengan SKB.
   7.  Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial oleh Kantor Perbendaharaan dan  Kas Negara.
   8. Impor kembali  (re-impor) yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh DJBC.
   9. Pembayaran  untuk pembelian gabah dan atau beras oleh Bulog.

V. Saat Terutang  dan Pelunasan/Pemungutan PPh Pasal 22
   1. Atas impor  barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Dalam  hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka PPh Pasal 22 terutang  dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
   2. Atas pembelian  barang (angka II butir 2,3, dan 4) terutang dan dipungut pada saat pembayaran;
   3. Atas penjualan  hasil produksi (angka II butir 5) terutang dan dipungut pada saat penjualan;
   4. Atas penjualan  hasil produksi (angka II butir 6) dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah  Pengeluaran Barang (Delivery Order);
   5. Atas pembelian  bahan-bahan (angka II butir 7) terutang dan dipungut pada saat pembelian.

VI. Tata Cara  Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22
   1. PPh Pasal 22  atas impor barang (angka II butir 1) disetor oleh importir dengan menggunakan  formulir Surat Setoran Pajak, Cukai dan Pabean (SSPCP).PPh Pasal 22 atas impor  barang yang dipungut oleh DJBC harus disetor ke Bank Persepsi atau Kantor Pos  dan Giro dalam jangka waktu 1(satu) hari setelah pemungutan pajak dan  dilaporkan ke KPP secara mingguan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah batas waktu  penyetoran pajak berakhir.
   2. PPh Pasal 22  atas pembelian barang (angka II butir 2 dan 3) disetor oleh pemungut atas nama  dan NPWP Wajib Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro secara kolektif  pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang.  Pemungut menerbitkan bukti pungutan rangkap tiga, yaitu:
   – lembar pertama  untuk pembeli;
   – lembar kedua  sebagai lampiran laporan bulanan ke Kantor Pelayanan Pajak;
   – lembar ketiga  untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan, dan dilaporkan ke KPP paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir.
   3. PPh Pasal 22  atas pembelian barang (angka II butir 4) disetor oleh pemungut atas nama Wajib  Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 10  (sepuluh) bulan takwim berikutnya dengan menggunakan formulir SSP dan  menyampaikan SPT Masa ke KPP paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa  pajak berakhir.
   4. PPh Pasal 22  atas penjualan hasil produksi (angka II butir 5 dan 7) disetor oleh pemungut  atas nama wajib pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat  tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya dengan menggunakan formulir SSP.  Pemungut menyampaikan SPT Masa ke KPP paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah  masa pajak berakhir.
   5. PPh Pasal 22  atas penjualan hasil produksi (angka II butir6) disetor sendiri oleh Wajib  Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro sebelum Surat Perintah  Pengeluaran Barang (delivery order) ditebus dengan menggunakan SSP. Pemungut  wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh Ps. 22 rangkap 3 yaitu:
   – lembar pertama  untuk pembeli;
   – lembar kedua  sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak;
   – lembar ketiga  untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan.

Pelaporan  dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa ke KPP setempat paling lambat 20  (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s